Untuk melindungi jagat siber Indonesia dari serangan siber seperti yang dilakukan hacker Bjorka, Komisi I DPR RI akhirnya menyetujui batas pengeluaran tertinggi untuk anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023 sebesar Rp 624 miliar.
Pengesahan anggaran belanja BSSN tersebut dilakukan bersamaan dengan pengesahan anggaran belanja Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada Kamis (22/9/22) lalu. Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto membacakan draf kesimpulan pengajuan anggaran tersebut di Gedung DPR, Jakarta, “Komisi I DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran atau yang biasa disebut pagu definitif RAPBN 2023 BSSN Rp 624.371.483.000.” dimana anggaran tersebut direncanakan untuk memenuhi kebutuhan dua program, yaitu manajemen badan siber dan sandi negara sebesar Rp 407.146.873.000 dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara sebesar Rp 217.224.610.000.
Baca Juga: Nomor Induk Kependudukan Resmi Jadi Pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BSSN Hinsa Siburian yang hadir menerima putusan pagu anggaran untuk lembaganya di Tahun Anggaran 2023. “Kami terima kasih atas dukungan selama ini, kemudian hasil rapat ini, apapun ini adalah kondisi satu sisi tantangan memang untuk BSSN,” kata Hinsa dikutip dari laman DPR.
Selanjutnya Komisi I DPR RI akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR untuk dapat menindaklanjuti hal tersebut agar sesuai dengan mekanisme prosedur dan ketentuan perundang-undangan lainnya. (dms)
Yuk, semangat yuk BSSN!